KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK TIDAK PERMANEN MELALUI E-PUNTEN

Bilah Samping Artikel

PDF Untitled (Inggris) KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN PENDUDUK TIDAK PERMANEN MELALUI E-PUNTEN (Inggris)
Diterbitkan: Dec 25, 2021
DOI: https://doi.org/10.20422/jpk.v24i2.781
Kata Kunci:
Policy communication, e-punten, non-permanent residents
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 1785
Download : 1048
Crossmark/ Data Version

Isi Artikel Utama

Engkus Engkus
FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

This study aims to determine the policy communication of Permanent Population Registration through E-Punten at the Department of Population and Civil Registration of Bandung City. The main problem of this research is that communication between institutions is not yet optimal which results in the weak understanding of the immigrant community so that the response is less about the importance of having a Temporary Residence Certificate. The method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques: observation, interview, and documentation study. The benefits of this research are expected to increase the effectiveness of policy communication between institutions so that the awareness of the newcomer community increases. The research results reveal that E-Punten's policy communication has not achieved results. The researcher recommends that policy communication be carried out through a working team that involves related agencies/ institutions in a coordinated manner with a humanist approach and socialization innovation in various spaces including through public service advertisements and media platforms. It is hoped that in the future there will be communication, socialization, and understanding of the migrant community

Rincian Artikel

Terbitan
Vol 24 No 2 (2021)
Bagian
Articles

Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Biografi Penulis

Engkus Engkus, FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia

Referensi

Abdul Wahab, S. (2008) Analisis Kebijaksaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.

Agustino, L. (2006) Politik Dan Kebijakan Publik. AIPI Bandung-Pusat KP2W Lemlit Unpad.

Akib H (2010) Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. [Online]. 1(1),1-11.Available From: https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf.

CHAN F. K (2010) Modeling Citizen Satisfaction with Mandatory Adoption of an E-Government Technology. Journal of the Assiciation for Information Systems. 519–549.

Darmawan, D.Arman,S, Haryaningsih, S. (2015) Factor Policy Communication In the Management of Traditional Market - a study in the Pontianak City. Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura. 3(6), 1–7.

Engkus, E. (2020) Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong. Jurnal Penelitian Komunikasi, [Online] 23(1).47-60 Available From: DOI: https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677.

Hidayat A et al (2018) E-participation Melalui Implementasi Program Pesan Singkat Penduduk (Pesduk). Jurnal Penelitian Komunikasi, [Online] 21(2), : 187-200. Available From: https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.544.

Humasmenpanrb (2020) Hasil Survei PBB, “e-Government” Indonesia Naik Peringkat. 2020.

Indrajit, R.E. (2006) Elektronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Abadi.

JUN K. N. W (2010) Institutional Motivations in the Adoption of Innovations: The Case of E-Government. Journal of Public Administration Research and Theory. 495–519.

KORTELAND E. B (2008) The diffusion of electronic service delivery innovations in dutch E-policing: The case of digital warning systems. Public Management Review. 71–88.

M. Alassim, M. Alfayad, E.A.-H. (2017) Understanding Factors Influencing E-Government Implementation in Saudi Arabia from an Organizational Perspective. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Information and Communication Engineering. 11(7), 894–898.

Mawardi I (2017) Begini Penampakan Surat Keterangan Tinggal Sementara Bagi Pendatang. 2017.

Mendagri (2015) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Menteri Dalam Negeri 26 Januari.

MOON M. J (2005) Does managerial orientation matter? The adoption of reinventing government and e-government at the municipal level. Information Systems Journal. 43–60.

Muflihah Y & Tony Dwi Susanto TD (2017) Faktor Yang Mempengaruhi Warga Dan Pemerintah Dalam Adopsi E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK). [Online] 4(4), 304-310. Available From: DOI: 10.25126/jtiik.201744366.

MURATHAN KURFALI A. A (2017) Adoption of e-government services in Turkey. Computers in Human Behavior. 168–178.

Nugraha, A. (2020) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Nugroho, R. (2014) Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan. Gramedia.

Nugroho RA & Purbokusumo Y (2020) E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia. IPTEK-KOM, [Online] 22(1), 1–7. Available From: file:///C:/Users/user/Documents/2337-10918-1-PB.pdf.

Olisah et al (2019) Analysis Of Human Resource Competency In Local Office Of Public Work And Spatial Planning In Bogor City. Governansi. [Online]. 5(2).15-156.Available from: https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/1745.

Presiden RI (2003) INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT.Presiden RI.9 Juni.

Presiden RI (2006) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Presiden RI. 29 Desember.

Sari, R. (2016) PENGARUH KEMAMPUAN MANAJEMEN CAMAT DAN KETERAMPILAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SAMARINDA ILIR. eJournal Pemerintahan Integratif. 4 (4), 534–546.

Setiawan, I. (2010) MIGRASI PENDUDUK MENUJU DAERAH PINGGIRAN KOTA BANDUNG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN. Jurnal Geografi:GEA. 10(2), 1–7.

Silalahi, U. (2016) Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama.

Sugiyono (2016) Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Syafri, W. (2016) Implementasi Kebijakan Dan Etika Profesi Pamong Praja. Alqaprint Jatinangor.

Tyas AAWP & Ikhsani KTW (2015) Sumber Daya Alam & Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia. Forum Ilmiah. [Online]. 12(1), 1-15. Available From: file:///C:/Users/user/Downloads/1144-2334-1-SM.pdf.

VENKATESH V. M (2003) User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly. 425–478.

Wali Kota Bandung (2015) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Walikota Bandung. 1 September.

Wapres RI (2020) Wapres: Pertumbuhan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19 Masih Sulit. 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/16590021/wapres-pertumbuhan-ekonomi-pada-masa-pandemi-covid-19-masih-sulit?page=all [Accessed: 27 December 2020].

Widowati, DPD. (2016) Inilah Peringkat E-Government Indonesia Berdasarkan Survei PBB 2016. 2016. https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/ [Accessed: 27 December 2020].

Winarno, B. (2016) Kebijakan publik era globalisasi. CAPS (Center of Academic Publishing Service).