Kualitas Informasi Publik dalam Twitter: Perbandingan Pemerintah Daerah di Yogyakarta dan DKI Jakarta

Bilah Samping Artikel

PDF QUALITY OF PUBLIC INFORMATION THROUGH TWITTER: THE COMPARISON DIY AND DKI JAKARTA QUALITY OF PUBLIC INFORMATION THROUGH TWITTER: THE COMPARISON DIY AND DKI JAKARTA QUALITY OF PUBLIC INFORMATION THROUGH TWITTER: THE COMPARISON DIY AND DKI JAKARTA Copyright Transfer
Diterbitkan: Jul 19, 2021
DOI: https://doi.org/10.20422/jpk.v24i1.722
Kata Kunci:
twitter, media sosial pemerintah, informasi publik, DKI Jakarta, DI Yogyakarta
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 825
Download : 966
Crossmark/ Data Version

Isi Artikel Utama

Iman Amanda Permatasari
College of Village Community Development, APMD, Yogyakarta
Achmad Nurmandi
Magister of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Junior Hendri Wijaya
College of Village Community Development, APMD, Yogyakarta

Abstrak

Twitter dianggap sebagai salah satu media atau platform yang paling tepat dalam mewujudkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Adopsi media sosial juga dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas informasi publik Pemerintah Provinsi DIY dan DKI Jakarta yang disampaikan melalui Twitter pada tahun 2019. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui penggambaran perbandingan kualitas informasi publik kedua pemerintah daerah tersebut. Analisis konten ini diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dengan mengumpulkan data penelitian melalui akun Twitter kedua pemerintah daerah, media daring dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakarta dan DIY aktif menggunakan Twitter sebagai sarana menyampaikan informasi. Penggunaan Twitter @humas_jogja oleh Pemerintah Provinsi DIY telah memenuhi kelima variabel kualitas informasi publik yaitu: transparansi (52%), partisipasi (53%), kepercayaan (32%), kapasitas SDM (50%), dan akuntabilitas (62%). Sementara, akun Twitter Pemprov DKI Jakarta memiliki nilai transparansi (47%), partisipasi (48%), kepercayaan (68%), kapasitas SDM (49%), dan akuntabilitas (37%). Masing-masing Pemprov memiliki hubungan dengan variabel-variabel tersebut. Maka terlihat Twitter DIY dan DKI Jakarta telah memiliki informasi publik yang berkualitas. Artikel ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam adopsi Twitter dan hubungannya terhadap kualitas informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. 

Rincian Artikel

Terbitan
Vol 24 No 1 (2021)
Bagian
Articles

Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).

Referensi

Akuntono, I. (2015) Ini 10 Daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik. [Online]. 2015. KOMPAS.com. Available from: https://nasional.kompas.com/read/2015/12/15/13452021/Ini.10.Daerah.dengan.Keterbukaan.Informasi.Publik.Terbaik [Accessed: 3 November 2019].

Andhika, L.R., Nurasa, H., Karlina, N. & Candradewini, C. (2019) Innovation of Regional Participation Budgeting Through A Social Media Platform Model. Jurnal Borneo Administrator. [Online] 15 (2), 159–178. Available from: doi:10.24258/jba.v15i2.387.

Anisa, R. & Rachmaniar, R. (2019) Media Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi. [Online] 7 (1), 36–40. Available from: https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/1568.

Azeharie, S. & Azeharie, S. (2014) Fungsi Komunikasi Media Sosial Twitter Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara. [Online] 6 (3), 85–92. Available from: https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/42.

Batubara, R.M. (2017) Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Transfer Pengetahuan dan Kinerja Pegawai Pemerintahan. Jurnal Riset Sains Manajemen. [Online] 1 (1), 55–66. Available from: http://www.ejurnal.id/index.php/jsm/article/view/16.

Bazeley, P. & Jackson, K. (2019) Qualitative Data Analysis with NVivo. SAGE Publications.

Darwis, Y. & Rizal, Y. (2015) Pengaruh Kualitas Informasi Facebook Terhadap Pembentukan Citra Positif Pemerintah Kota Padang (Studi Pada Media Sosial Facebook Humas dan Protokol Kota Padang, September 2014 - Maret 2015). Communication. [Online] 6 (2). Available from: doi:10.36080/comm.v6i2.41.

Díaz-Díaz, R. & Pérez-González, D. (2016) Implementation of Social Media Concepts for e-Government. Journal of Organizational and End User Computing. [Online] 28 (3), 104–121. Available from: doi:10.4018/JOEUC.2016070107.

Ellison, N. & Hardey, M. (2014) Social Media and Local Government: Citizenship, Consumption and Democracy. Local Government Studies. [Online] 40 (1), 21–40. Available from: doi:10.1080/03003930.2013.799066.

Farhatiningsih, L. (2018) Optimalisasi Penggunaan Instagram dalam Praktik Kehumasan Pemerintah. Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi. [Online] 1 (1), 1–9. Available from: doi:10.17933/diakom.v1i1.14.

Feroz Khan, G., Young Yoon, H., Kim, J. & Woo Park, H. (2014) From e-government to social government: Twitter use by Korea’s central government. Online Information Review. [Online] 38 (1), 95–113. Available from: doi:10.1108/OIR-09-2012-0162.

Fitriani, Y. (2017) Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. Paradigma. [Online] 19 (2), 148–152. Available from: https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120.

Furqon, M.A., Hermansyah, D., Sari, R., Sukma, A., et al. (2018) Analisis Jenis Posting Media Sosial Pemerintah Daerah di Indonesia Berdasarkan Like dan Analisis Sentimental Masyarakat. Jurnal Sosioteknologi. [Online] 17 (2), 177. Available from: doi:10.5614/sostek.itbj.2018.17.2.1.

Gao, X. & Lee, J. (2017) E-government services and social media adoption: Experience of small local governments in Nebraska state. Government Information Quarterly. [Online] 34 (4), 627–634. Available from: doi:10.1016/j.giq.2017.09.005.

Graham, M.W., Avery, E.J. & Park, S. (2015) The role of social media in local government crisis communications. Public Relations Review. [Online] 41 (3), 386–394. Available from: doi:10.1016/j.pubrev.2015.02.001.

Gruzd, A. & Roy, J. (2016) Social Media and Local Government in Canada: An Examination of Presence and Purpose. In: [Online]. pp. 79–94. Available from: doi:10.1007/978-3-319-17722-9_5.

Gunawong, P. (2015) Open Government and Social Media. Social Science Computer Review. [Online] 33 (5), 587–598. Available from: doi:10.1177/0894439314560685.

Hutagalung, S. (2016) Media Sosial, Pejabat Publik dan Good Governance. In: Seminar Nasional Grand Design Reformasi Aparatur Sipil Negara. 14 November 2016 pp. 98–117.

Juanda, H. (2017) Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. Jurnal Peurawi. [Online] 1 (1). Available from: https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/1988.

Juditha, C. (2018) Demokrasi di Media Sosial: Kasus Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan). [Online] 17 (1), 1. Available from: doi:10.31346/jpikom.v17i1.1354.

Juditha, C. (2014) Opini Publik Terhadap Kasus ‘KPK Lawan Polisi’ dalam Media Sosial Twitter. Jurnal Pekommas. [Online] 17 (2), 61–70. Available from: https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/view/1170201.

Karakiza, M. (2015) The Impact of Social Media in the Public Sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences. [Online] 175, 384–392. Available from: doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1214.

Kim, K.-S., Sin, S.-C.J. & Yoo-Lee, E.Y. (2014) Undergraduates’ Use of Social Media as Information Sources. College & Research Libraries. [Online] 75 (4), 442–457. Available from: doi:10.5860/crl.75.4.442.

Kim, S.K., Park, M.J. & Rho, J.J. (2015) Effect of the Government’s Use of Social Media on the Reliability of the Government: Focus on Twitter. Public Management Review. [Online] 17 (3), 328–355. Available from: doi:10.1080/14719037.2013.822530.

Mainka, A., Hartmann, S., Stock, W.G. & Peters, I. (2014) Government and Social Media: A Case Study of 31 Informational World Cities. In: 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences. [Online]. January 2014 IEEE. pp. 1715–1724. Available from: doi:10.1109/HICSS.2014.219.

Martiyanti, E. (2017) Pemprov DKI Komitmen Terapkan Keterbukaan Informasi Publik - Beritajakarta.id. [Online]. 2 August 2017. beritajakarta.id. Available from: https://www.beritajakarta.id/read/47808/pemprov-dki-komitmen-terapkan-keterbukaan-informasi-publik [Accessed: 11 March 2019].

Mergel, I. (2014) Social media adoption. In: Proceedings of the 15th Annual International Conference on Digital Government Research - dg.o ’14. [Online]. 2014 New York, New York, USA, ACM Press. pp. 163–170. Available from: doi:10.1145/2612733.2612740.

Mergel, I. (2017) Social Media Communication Modes in Government. In: Yu-Che Chen & Michael J. Ahn (eds.). Routledge handbook on information technology in government. [Online]. New York, Routledge. pp. 168–179. Available from: https://kops.uni-konstanz.de/handle/123456789/43000.

Munandar, H. & Suherman, M. (2016) Prosiding HubunganMasyarakat Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial. In: Prosiding Hubungan Masyarakat. [Online]. 16 March 2016 pp. 423–430. Available from: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/view/3270.

N. Almarez DM, D. & D. Malawani, A. (2016) The Social Media as a Transformative Agent in the Electoral Process. Journal of Government and Politics. [Online] 7 (3). Available from: doi:10.18196/jgp.2016.0033.

Nica, E., Popescu, G.H., Nicolăescu, E. & Constantin, V.D. (2014) The Effectiveness of Social Media Implementation at Local Government Levels. Transylvanian Review of Administrative Sciences. [Online] 10 (SI), 152–166. Available from: https://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/418.

Nurrohman, M.F., Purworini, D. & Nofrandilla, N. (2016) Pemerintah dan Media Sosial Studi Deskriptif Kuantitatif Persepsi Pegawai Humas dan Protokol SETDA Surakarta Terhadap Media Sosial. [Online]. Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Available from: http://eprints.ums.ac.id/43878/.

Panagiotopoulos, P., Bigdeli, A.Z. & Sams, S. (2014) Citizen–government collaboration on social media: The case of Twitter in the 2011 riots in England. Government Information Quarterly. [Online] 31 (3), 349–357. Available from: doi:10.1016/j.giq.2013.10.014.

Porumbescu, G.A. (2016) Linking public sector social media and e-government website use to trust in government. Government Information Quarterly. [Online] 33 (2), 291–304. Available from: doi:10.1016/j.giq.2016.04.006.

Putri, R.M.E. & Pahlawan, I. (2015) Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Jatuhnya Rezim Pemerintahan Hosni Mubarak di Mesir Tahun 2011. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. [Online] 2 (2), 1–12. Available from: https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7527.

Rahmanto, A.N. & Dirgatama, C.H.A. (2018) The implementation of e-government through social media use in local government of Solo Raya. In: 2018 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT). [Online]. March 2018 IEEE. pp. 765–768. Available from: doi:10.1109/ICOIACT.2018.8350763.

Roengtam, S., Nurmandi, A., Almarez, D.N. & Kholid, A. (2017) Does social media transform city government? A case study of three ASEAN cities. Transforming Government: People, Process and Policy. [Online] 11 (3), 343–376. Available from: doi:10.1108/TG-10-2016-0071.

Setiawan, H. & Santoso, P. (2013) Model Optimalisasi Peluang Pemanfaatan Media Jejaring Sosial dalam Implementasi E-Governance di Indonesia. In: Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) 2013. [Online]. 2013 p. Available from: http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/view/854.

Song, C. & Lee, J. (2016) Citizens’ Use of Social Media in Government, Perceived Transparency, and Trust in Government. Public Performance & Management Review. [Online] 39 (2), 430–453. Available from: doi:10.1080/15309576.2015.1108798.

Spiliotopoulou, L., Charalabidis, Y., N. Loukis, E. & Diamantopoulou, V. (2014) A framework for advanced social media exploitation in government for crowdsourcing. Transforming Government: People, Process and Policy. [Online] 8 (4), 545–568. Available from: doi:10.1108/TG-01-2014-0002.

Susanto, E.H. (2017) Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. Jurnal ASPIKOM. [Online] 3 (3), 379. Available from: doi:10.24329/aspikom.v3i3.123.

Widiyanto, N., Sandhyaduhita, P.I., Hidayanto, A.N. & Munajat, Q. (2016) Exploring information quality dimensions of government agency’s information services through social media: a case of the Ministry of Education and Culture in Indonesia. Electronic Government, an International Journal. [Online] 12 (3), 256. Available from: doi:10.1504/EG.2016.078421.