Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong

Bilah Samping Artikel

PDF
Diterbitkan: Jul 17, 2020
DOI: https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.677
Kata Kunci:
komunikasi kebijakan publik, E-Warong, bantuan pangan nontunai
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 803
Download : 1390
Crossmark/ Data Version

Isi Artikel Utama

Engkus Engkus
FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Masalah utama dari penelitian ini adalah komunikasi kebijakan pemerintah pusat di level kelurahan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum berjalan optimal. Faktor yang menyebabkan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap implementer) dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi komunikasi kebijakan pemerintah pusat berupa bantuan nontunai di level terendah di kelurahan. Juga untuk mengetahui apakah program E-Warong diberikan tepat sasaran pada Keluarga Penerima Manfaat sehingga kemiskinan berkurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Kami merekomendasikan agar terjalin komunikasi kebijakan melalui advokasi dan pengawasan. Diharapkan di masa mendatang terdapat data KPM yang akurat, sah, dan dapat dipercaya.

Rincian Artikel

Terbitan
Vol 23 No 1 (2020)
Bagian
Articles

Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).

Referensi

Badan Pusat Statistik (2019) Angka Kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (2016) Kemiskinan dan Ketimpangan.

Engkus, E. (2018) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT. LITIGASI. [Online] 18 (1), 20–46. Available from: doi:10.23969/litigasi.v18i1.284.

Engkus, E. (2017) Perspektif Kebijakan Publik. Bandung, El-Markazi.

Engkus, E., Hikmat, H. & Saminnurahmat, K. (2017) Perilaku Narsis pada Media Sosial di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Penelitian Komunikasi. [Online] 20 (2), 121–134. Available from: doi:10.20422/jpk.v20i2.220.

Hartato, A. (2019) Program Keluarga Harapan Berkontribusi Besar Turunkan Angka Kemiskinan. [Online]. 2019. Gatra.com. Available from: https://www.gatra.com/detail/news/386831-Program-Keluarga-Harapan-Berkontribusi-Besar-Turunkan-Angka-Kemiskinan.

Kemensos RI, K.S.R. (2018) Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.

Kusumadewi, R. (2016) Studi Analisis Kebijakan. Bandung, CV. Pustaka Setia.

Mulyana, A. (2018) Pengertian dan Cara Kerja Mesin EDC. [Online]. 2018. Available from: https://www.infoperbankan.com/umum/pengertian-mesin-edc.html [Accessed: 2 October 2018].

Nurati, D.E. (2016) KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. [Online] 2 (01). Available from: doi:10.30996/jpap.v2i01.701.

Pasolong, H. (2013) Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta.

Silalahi, U. (2009) Metode Penelitian Sosial. Bandung, Refika Aditama.

Suparman, N. (2017) Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Jurnal Borneo Administrator. [Online] 13 (1), 41. Available from: doi:10.24258/jba.v13i1.274.

Syafri, W. & Setyoko, I. (2010) Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinagor.

Wahab, S.A. (2014) Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta, Bumi Aksara.

Widodo, A. (2019) Model Komunikasi Penegak Hukum dalam Ruang Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jurnal Penelitian Komunikasi. [Online] 22 (2), 139–154. Available from: doi:10.20422/jpk.v22i2.660.

Winarno, B. (2014) Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta, CAPS.

Yusnita, M., Agustina, D. & Anggita, W. (2018) E-Warong sebagai Salah Satu Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat. Proceeding of Community Development. [Online] 1, 146. Available from: doi:10.30874/comdev.2017.19.