Peran Humas Pemerintah Sebagai Fasilitator Komunikasi Pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan

Bilah Samping Artikel

PDF Ethical Statement Ind Copyright Transfer Ind
Diterbitkan: Jul 29, 2016
DOI: https://doi.org/10.20422/jpk.v19i1.64
Kata Kunci:
fasilitator, komunikasi, informasi, peran, humas pemerintah
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 3534
Download : 13292
Crossmark/ Data Version

Isi Artikel Utama

Belinda Devi Larasati Siswanto
Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Firda Zulivia Abraham
Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin

Abstrak

Sebagai pintu informasi, peran Fasilitator Komunikasi pada Humas berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya berbagai informasi dari dan untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mencari peran fasilitator komunikasi pada Humas Pemprov Kalsel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran fasilitator komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pemilihan informan secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan peran fasilitator komunikasi pada Biro Humas tidak maksimal, ketidaktersediaan informasi yang dapat diakses oleh publik menjadi penyebab tidak maksimalnya peran humas sebagai fasilitator komunikasi dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya. Informasi pemerintahan yang seharusnya dapat diakses pada website maupun media sosial yang telah tersedia tidak berjalan maksimal, begitu juga dengan PPID Utama yang perannya dipegang oleh Biro Humas, informasi yang seharusnya dapat di akses melalui website, tidak tersedia. Ini berkebalikan dengan beberapa SKPD yang fungsinya hanya PPID Pembantu, tetapi mereka telah siap memberikan informasi ke publik melalui website yang dikelola.

Rincian Artikel

Terbitan
Vol 19 No 1 (2016)
Bagian
Articles

Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

  1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
  2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
  3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Biografi Penulis

Firda Zulivia Abraham, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin

Peneliti

Referensi

Anwar, M. K. and Oetojo S, A. (2004). Aplikasi Sistem Informasi Bagi Pemerintah Di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aprilia, S. N., Wijaya, A. F. and Suryadi, S. (2014). Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora, 17 (3), p.126–135. [Online]. Available at: http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/313 [Accessed: 30 October 2015].

Boudreaux, J. (2005). A Quantitative Assessment of Public Relations Practitioners’ Perceptions of Their Relationship with the Organization They Represent. University of South Florida. [Online]. Available at: http://scholarcommons.usf.edu/etd/2787/ [Accessed: 25 January 2015].

Cutlip, S. M., Center, A. H. and Broom, G. M. (2006). Effective Public Relations. 9th ed. Jakarta: Kencana.

Dozier, D. M. and Broom, G. M. (1995). Evolution of the Manager Role in Public Relations Practice. Journal of Public Relations Research, 7 (1), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., p.3–26. [Online]. Available at: doi:10.1207/s1532754xjprr0701_02.

Dozier, D. M., Grunig, L. A. and Grunig, J. E. (1995). Manager’s Guide to Excellence in Public Relations and Communication Management. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Habermas, J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society. MIT Press.

Hidayati, T. (2014). Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI). Universitas Gadjah Mada. [Online]. Available at: http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=69733 [Accessed: 24 May 2015].

Lee, J. (2010). 10year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-synthesis. Government Information Quarterly, 27 (3), p.220–230. [Online]. Available at: doi:10.1016/j.giq.2009.12.009 [Accessed: 6 October 2015].

Lee, M., Neeley, G. and Stewart, K. (2012). The Practice of Government Public Relations. London: CRC Press.

Welkinson, D. (2012). Peran Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Upaya Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Indonesia. [Online]. Available at: http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20289266&lokasi=lokal.