Pengembangan Jabar Cyber Province sebagai Media Informasi dan Komunikasi
Isi Artikel Utama
Abstrak
Jabar Cyber Province (JCP) merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengembangkan pelayanan publik di semua level satuan kerjanya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana pengembangannya dalam mewujudkan JCP sebagai media informasi dan komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kebijakan dalam mengaplikasikan transparansi informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan TIK dalam mewujudkan JCP di Pemkot Sukabumi belum optimal dilaksanakan, sedangkan pada aspek transparansi informasi dilakukan melalui tahapan-tahapan dari pemangku kepentingan menuju agregasi kepentingan masyarakat.
Rincian Artikel
Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Dwiyanto, Agus, (Ed). (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Harimurti, Agung. (2007). E-Government: Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Studi Penerapan di Pemerintah Provinsi DIY. Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti IX. Jakarta: Badan litbang SDM.
…...........................(2009). E-Government sebagai Media transparansi Pemerintahan dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik. Dipresentasikan pada Temu Ilmiah Peneliti. MMTC. Yogyakarta.
Herman, Asep Suyanto. (2009). Step By Step Web Design: Theory and Practices. Yogyakarta: Media Pressindo.
Indrajit, Richardus Eko.(2004). E-government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta:Andi Offset.
Muhajir, Darwin. (2005). Good Governance dan Kebijakan Publik. Lokakarya Reformasi Birokrasi menuju Good Governance. Jakarta.
Rossano, Diaz. (2004). E-Government Dalam Pemasaran Wilayah, Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET.
Sumarsono, dkk.(2007).Pengembangan Jaringan Komunikasi Antar Wilayah. Laporan penelitian BPPKI Wilayah III Bandung.
Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Darono, Agung.(2011). Chief Information Officer dalam Aktualisasi Manajemen Strategi, Jurnal BPPK vol 2 no. 3, hal.1-7.
Propeda. 2005. Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat)
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013.
Masterplan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2009-2013.