Pengujian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Indonesia (PeGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian
Bilah Samping Artikel
Read Counter : 1855
Download : 1695
Isi Artikel Utama
Abstrak
Geliat e-Government di Indonesia bergulir sejak adanya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government. Didalam regulasi tersebut jelas diatur kewajiban seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan sistem e-Government sebagai bentuk pelayanan publik yang berbasis elektronik. Salah satu strategi yang dirumuskan pemerintah adalah melaksanakan pengembangan e-Government secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur. Dengan kata lain sebenarnya pemerintah ingin mendorong peningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di institusi penyelenggara negara melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. PeGI (Pemeringkatan e-Government di Indonesia) merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan TIK di lembaga pemerintah. Dimensi penilaian PeGI mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris kerangka kerja (framework) PeGI yang telah digunakan untuk mengukur pemanfaatan TIK selama ini dimana PeGI sendiri terdiri dari 5 dimensi dan 35 atribut penilaian. Dengan kata lain ingin diketahui apakah framework PeGI masih relevan saat ini khususnya di tingkat kementerian mengingat perkembangan TIK yang begitu pesat dan dinamis. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel (atribut) valid dan dapat menjelaskan setiap dimensi penilaian PeGI yakni kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dengan demikian framework PeGI masih relevan digunakan untuk menilai penerapan e-Government khususnya di tingkat kementerian.
Kata kunci : PeGI, e-Government, kerangka kerja, pengujian, TIK
Rincian Artikel
Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Ariyani, P.F. (2013) KAJIAN KERANGKA KERJA PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT DI TINGKAT KABUPATEN/KOTAMADYA. BIT. [Online] 10 (1), 41–49. Available from: http://riset.budiluhur.ac.id/publikasi-ilmiah/bit/vol-10-no-1/.
Cattell, R.B. (1978) The Scientific Use of Factor Analysis in Behavioral and Life Sciences. New York, Plenum.
Cronbach, L.J. (1951) Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. [Online] 16 (3), 297–334. Available from: doi:10.1007/BF02310555.
Direktorat e-Government. APTIKA - KEMKOMINFO RI (2014) PeGI Tingkat Provinsi pada Tahun 2014. [Online]. 2014. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Available from: http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2014/HASIL PROVINSI 2014.bmp.
Direktorat e-Government. APTIKA - KEMKOMINFO RI (2015) PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2015. [Online]. 2015. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Available from: http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2015/2015_PROVINSI.PNG.
Direktorat e-Government. APTIKA - KEMKOMINFO RI (2012) Tabel PeGI 2012. [Online]. 2012. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Available from: http://pegi.layanan.go.id/tabel-hasil-pegi-4/.
Fitriansyah, A., Budiarto, H. & Santoso, J. (2013) Metode Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi. In: Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO) 2013. 2013 pp. 10–20.
Furuholt, B. & Wahid, F. (2008) E-Government Challenges and the Role of Political Leadership in Indonesia: The Case of Sragen. In: Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008). [Online]. January 2008 IEEE. p. 411. Available from: doi:10.1109/HICSS.2008.134.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998) Multivariate Data Analysis with Readings. 5th edition. New Jersey, Prentice-Hill.
Hernikawati, D. & Sensuse, D.I. (2016) Uji Validitas Indikator–Indikator Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) Tingkat Provinsi Dengan Analisis Faktor. Jurnal Penelitian Pos dan informatika. [Online] 6 (1), 1–18. Available from: doi:10.17933/jppi.2016.060101.
Jaya, S. (2013) Implementasi Dan Perkembangan E-Government di Indonesia. Jurnal Informatika Multimedia (JIM) STIMED NUSA PALAPA. [Online] 2 (1), 37–52. Available from: http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/IMPLEMENTASI-DAN-PERKEMBANGAN-E-GOVERNMENT.pdf.
Kautsarina (2015) Kajian Inventarisasi Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi di Instansi Pemerintah. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika. 6 (1), 49–58.
Napitulu, D. (2015) Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government. Sistem Informasi. [Online] 5 (3), 229–236. Available from: http://is.its.ac.id/pubs/oajis/index.php/home/detail/1445/Kajian-Faktor-Sukses-Implementasi-E-Government-Studi-Kasus-Pemerintah-Kota-Bogor.
Napitupulu, D. & Sensuse, D.I. (2014) The Critical Success Factors Study for e-Government Implementation. International Journal of Computer Applications. [Online] 89 (16), 23–32. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/7e84/d9c75dba5d462c2b536818f5142bf2edd000.pdf.
Osborne, J.W. & Costello, A.B. (2005) Best Practices in Exploratory Factor Analysis : Four Recommendations for Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation. 10 (7), 1–9.
Romayah, S., Suroso, A.I. & Ramadhan, A. (2014) Evaluasi Implementasi E-government di Instansi XYZ. Jurnal Aplikasi Manajemen. [Online] 12 (4), 612–620. Available from: http://www.jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/711.
Santoso, S. (2010) Statistik Multivariat. Jakarta, PT. Gramedia.
Silalahi, M., Napitupulu, D. & Patria, G. (2015) Kajian Konsep Dan Kondisi e-Government di Indonesia. JUPITER . [Online] 1 (1), 10–16. Available from: http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=356188.
Williams, B., Onsman, A. & Brown, T. (2010) Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices. Journal of Emergency Primary Health Care. [Online] 8 (3), 1–13. Available from: https://ajp.paramedics.org/index.php/ajp/article/view/93.