Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong
Main Article Content
Abstract
Masalah utama dari penelitian ini adalah komunikasi kebijakan pemerintah pusat di level kelurahan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum berjalan optimal. Faktor yang menyebabkan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap implementer) dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi komunikasi kebijakan pemerintah pusat berupa bantuan nontunai di level terendah di kelurahan. Juga untuk mengetahui apakah program E-Warong diberikan tepat sasaran pada Keluarga Penerima Manfaat sehingga kemiskinan berkurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Kami merekomendasikan agar terjalin komunikasi kebijakan melalui advokasi dan pengawasan. Diharapkan di masa mendatang terdapat data KPM yang akurat, sah, dan dapat dipercaya.
Article Details
Proposed Policy for Journals That Offer Open Access
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
Badan Pusat Statistik (2019) Angka Kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (2016) Kemiskinan dan Ketimpangan.
Engkus, E. (2018) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT. LITIGASI. [Online] 18 (1), 20–46. Available from: doi:10.23969/litigasi.v18i1.284.
Engkus, E. (2017) Perspektif Kebijakan Publik. Bandung, El-Markazi.
Engkus, E., Hikmat, H. & Saminnurahmat, K. (2017) Perilaku Narsis pada Media Sosial di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya. Jurnal Penelitian Komunikasi. [Online] 20 (2), 121–134. Available from: doi:10.20422/jpk.v20i2.220.
Hartato, A. (2019) Program Keluarga Harapan Berkontribusi Besar Turunkan Angka Kemiskinan. [Online]. 2019. Gatra.com. Available from: https://www.gatra.com/detail/news/386831-Program-Keluarga-Harapan-Berkontribusi-Besar-Turunkan-Angka-Kemiskinan.
Kemensos RI, K.S.R. (2018) Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.
Kusumadewi, R. (2016) Studi Analisis Kebijakan. Bandung, CV. Pustaka Setia.
Mulyana, A. (2018) Pengertian dan Cara Kerja Mesin EDC. [Online]. 2018. Available from: https://www.infoperbankan.com/umum/pengertian-mesin-edc.html [Accessed: 2 October 2018].
Nurati, D.E. (2016) KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. [Online] 2 (01). Available from: doi:10.30996/jpap.v2i01.701.
Pasolong, H. (2013) Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta.
Silalahi, U. (2009) Metode Penelitian Sosial. Bandung, Refika Aditama.
Suparman, N. (2017) Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Jurnal Borneo Administrator. [Online] 13 (1), 41. Available from: doi:10.24258/jba.v13i1.274.
Syafri, W. & Setyoko, I. (2010) Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Bandung, Alqaprint Jatinagor.
Wahab, S.A. (2014) Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta, Bumi Aksara.
Widodo, A. (2019) Model Komunikasi Penegak Hukum dalam Ruang Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jurnal Penelitian Komunikasi. [Online] 22 (2), 139–154. Available from: doi:10.20422/jpk.v22i2.660.
Winarno, B. (2014) Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta, CAPS.
Yusnita, M., Agustina, D. & Anggita, W. (2018) E-Warong sebagai Salah Satu Solusi Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat. Proceeding of Community Development. [Online] 1, 146. Available from: doi:10.30874/comdev.2017.19.