Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Bilah Samping Artikel
Read Counter : 1414
Download : 4345
Isi Artikel Utama
Abstrak
Salah satu problem yang masih menjadi tantangan dalam menciptakan sinergi antar perangkat daerah dalam pengembangan pariwisata di Provinisi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah komunikasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komunikasi pemerintahan yang terjadi antar perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, landasan teori yang digunakan adalah komunikasi organisasi dengan pendekatan teori Organisasi Karl Weick dan teori Jaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan pariwisata mengalami berbagai problem yang berkaitan dengan tipe-tipe komunikasi, unsur-unsur komunikasi, dan dimensi hubungan dalam komunikasi organisasi. Selain itu, dari perspektif dimensi relasi dalam komunikasi pemerintahan, proses komunikasi yang berlangsung lebih menonjolkan dimensi relasi atasan-bawahan dan relasi posisional dalam proses komunikasi tersebut.
Rincian Artikel
Kebijakan yang diajukan untuk jurnal yang menawarkan akses terbuka
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Referensi
Akmal, A. (2006) Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. Jurnal Demokrasi. [Online] 5 (1). Available from: http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1066.
Bappeda Provinsi NTT (2017) Rencana Kerja Bappeda Provinsi NTT.
Bokau, I.N. (2013) Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa). Jurnal Acta Diurna. [Online] 2 (3). Available from: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/1916.
Buluamang, Y.M.O. (2017) Transparansi Komunikasi Dalam Birokrasi Pemerintahan. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. [Online] 21 (1), 49–57. Available from: http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/63.
Bungin, B. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta, Kencana Prenada Media.
Djese, S.T. (2013) Strategi Pengembangan Objek Wisata Komodi di Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Usaha Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Nusa Tenggara Timur.
Febrian, R.A. (2015) Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teortis). Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi WEDANA. [Online] 1 (1), 41–51. Available from: http://jurnal.uir.ac.id/index.php/WDN/article/view/426.
Harris, T.E. (2002) Applied Organizational Communication: Principles and Pragmatics for Future Practice. London, Lawrence Erlbaum Associates.
Hasan, E. (2007) Komunikasi Pemerintahan. Bandung, Refika Aditama.
Littlejohn, S.W. & Foss, K.A. (2009) Teori Komunikasi. Jakarta, Salemba Humanika.
Lubis, E.E. (2012) Hambatan-Hambatan Komunikasi Kepemimpinan Regional di Pemerintahan. Jurnal Komunikasi. 1 (1).
Moeleong, L.J. (2009) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya.
Nirwandar, S. (2006) Pengembangan Sektor Pariwisata di Era Otonomi Daerah,. [Online]. 2006. Available from: http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=22&id=1030 [Accessed: 20 May 2017].
Nugraha, M.T. (2015) Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pace, R.W. & Faules, D.F. (2010) Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Deddy Mulyana (ed.). Bandung, Remaja Rosdakarya.
Perez, M.A. (2000) The effects of information flow, seniority and status on communication satisfaction within a United States federal bureaucracy. [Online]. University of Oklahoma. Available from: https://hdl.handle.net/11244/6050.
Ruijer, H.J.M. (2013) Proactive Transparency and Government Communication in the USA and the Netherlands. [Online]. Virginia Commonwealth University. Available from: https://scholarscompass.vcu.edu/etd/3233.
Salim, A. (2011) Potensi dan Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Sebagai Lokomatif Pembangungan Ekonomi Daerah Nusa Tenggara Timur.
Setyowati, R.M. (2016) Strategi Komunikasi Yang Mendukung Perkembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kerakyatan. Jurnal The Messenger. [Online] 2 (2), 11. Available from: doi:10.26623/themessenger.v2i2.298.
Siagian, S.P. (2010) Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta, Bumi Aksara.
Silalahi, U. (2004) Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik. [Online] 3 (1), 36–54. Available from: http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/652.
Susanto, E.H. (2017) Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah. Jurnal ASPIKOM. [Online] 1 (1), 109. Available from: doi:10.24329/aspikom.v1i1.11.
Widhiastuti, H. (2013) The Effectiveness of Communications in Hierarchical Organizational Structure. International Journal of Social Science and Humanity. [Online] 2 (3), 185–190. Available from: doi:10.7763/IJSSH.2012.V2.93.